Agama Kristen & Katolik di Indonesia

Mayoritas umat Kristen Indonesia adalah umat Protestan. Dari 23,5 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 7 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Komunitas-komunitas Kristen tersebar secara tidak merata di seluruh negeri. Namun, seperti yang bisa dilihat dari peta di bawah, kebanyakan dari komunitas ini bertempat tinggal di wilayah Timur Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah.

Lokasi-lokasi dengan komunitas-komunitas Kristen yang berjumlah cukup besar:

1. Sumatra Utara
2. Kalimantan
3. Sulawesi Utara
4. Sulawesi Barat
5. Maluku
6. Papua
7. Flores
8. Sumba
9. Timor Barat

Kedatangan Kekristenan di Nusantara

Sumber pertama yang diketahui mengenai kehadiran agama Kristen di Nusantara bisa ditemukan di karya ensikopledi oleh Abu Salih Al-Armini, seorang Kristen Mesir yang hidup di abad ke-12. Menurut tulisannya, ada sejumlah gereja Nestorian di Sumatra Barat pada saat itu yang berlokasi dekat dengan sebuah tempat produksi kayu kamper. Namun, para ilmuwan di masa selanjutnya berargumen bahwa Al-Armini mungkin telah salah mencatat lokasi ini dan lokasi sebenarnya berada di sebuah kota di India.

Setelah Portugis menaklukkan Malaka (yang kini disebut Malaysia) di tahun 1511, mereka berlayar lebih jauh ke arah Timur dan menemukan tempat asal rempah-rempah yang diidam-idamkan yaitu Kepulauan Maluku di mana Sultan Ternate berkuasa. Di sini, Portugis mendirikan tempat pemukiman kecil. Pada awalnya, hubungan antara orang Portugis yang beragama Katolik dan penduduk Muslim di Ternate berjalan harmonis karena kedua pihak menyadari keuntungan-keuntungan kerjasama perdagangan. Dari tahun 1534 dan selanjutnya, para pendeta berkebangsaan Portugis mulai aktif menyebarkan ajaran Katolik kepada penduduk asli dan pada akhir abad ke-16 sekitar 20% penduduk Maluku bagian selatan diklasifikasikan sebagai umat Katolik. Dua lokasi lain, keduanya di wilayah Timur Indonesia, tempat orang-orang Portugis mendirikan tempat-tempat pemukiman umat Katolik berada di Larantuka (di Pulau Flores) dan Dili (di Pulau Timor). Namun, terjadi bentrokan antara orang-orang Portugis (yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah) dan penduduk Ternate. Hal ini secara serius mengurangi pengaruh orang-orang Portugis di Kepulauan Maluku.

Orang-orang Belanda dari aliran Protestan-Calvinis mendirikan tempat pemukiman pertama mereka di Ternate pada tahun 1607. Mereka juga ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah namun jauh lebih berhasil dibandingkan orang-orang Portugis dalam mencapai ambisi mereka. Selama dua abad selanjutnya, Kesultanan Ternate secara bertahap kehilangan kekuasaannya, sementara ketiadaan pengaruh Portugis juga menimbulkan konsekuensi bagi penyebaran kekristenan di wilayah itu. Pada awalnya, orang-orang Belanda hanya memiliki sedikit minat untuk menyebarkan Injil. Di beberapa wilayah yang dikuasai perusahaan dagang Belanda yaitu VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) orang Belanda memang mendukung aktivitas-aktivitas misionaris. Namun, di kebanyakan kasus kegiatan misionaris terbatas pada tugas-tugas pastoral untuk komunitas-komunitas (yang sudah) Kristen yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Eropa. Tidak ada usaha penyebaran agama besar-besaran yang didukung di wilayah-wilayah di bawah kontrol Belanda. Namun, satu kebijakan cukup jelas: hanya Kekristenan aliran Protestan-Calvinis Belanda yang diizinkan. Imam-imam Katolik yang sebelumnya menyebarkan ajaran-ajaran Katolik diusir. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa proses penyebaran ajaran Kristen, yang dimulai oleh orang-orang Portugis, telah (hampir) berhenti sama sekali ketika Belanda berkuasa di periode VOC (1602-1798).

Penyebaran Kekristenan selama Periode Penjajahan

Pada abad ke-19 ketika Kerajaan Belanda mendapat kontrol atas wilayah yang sebelumnya dikuasai VOC, aktivitas-aktivitas misionaris masih tetap tidak didukung oleh pemerintah kolonial. Gereja Reform Belanda adalah agen pemerintah yang hanya berfokus melayani kebutuhan religius dari warganegara Belanda (yang sudah) memeluk aliran Protestan. Kendati begitu, sekelompok kecil dari anggotanya melakukan penyebaran ajaran-ajaran Protestan dan mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah di Hindia Belanda. Namun, insentif skala besar yang nyata untuk penyebaran agama bagi penduduk asli datang dari organisasi-organisasi baru yang datang dari Eropa di pertengahan kedua abad ke-18 dan abad ke-19. Institusi-institusi seperti Serikat Misionaris Belanda (Nederlandsch Zendeling Genootschap) dan Kelompok Misionaris Rhenish (Rheinische Missionsgesellschaft) dari Jerman diizinkan untuk menyebarkan ajarannya di Hindia Belanda. Karena Kerajaan Belanda di Eropa telah mulai menjadi sekuler, pemerintah kolonial juga tidak bisa mencegah misionaris-misionaris Katolik melakukan aktivitas-aktivitasnya di Hindia Belanda. Pemisahan antara gereja dan negara berarti negara harus mengambil sikap netral mengenai isu-isu agama, karenanya aktivitas-aktivitas misionaris diserahkan pada sektor non-pemerintahan.

Sekalipun pada tahun 1900, aktivitas-aktivitas misionaris telah terbentuk di seluruh wilayah koloni (kecuali untuk wilayah-wilayah Muslim di Aceh dan Sumatra Barat), jumlah umat Kristen tidak banyak bertambah dibandingkan satu abad sebelumnya. Hanya dua wilayah yang menunjukkan pertambahan besar untuk jumlah penduduk asli pengikut ajaran Protestan, yaitu Minahasa (Sulawesi Selatan) dan Tapanuli (Sumatra Utara). 'Kegagalan' umum penyebaran agama Kristen kepada penduduk asli dalam skala besar terutama disebabkan karena kurangnya kemampuan finansial, terbatasnya jumlah pekerja, dan pengunaan metode-metode yang tidak tepat. Setelah tahun 1900, ekspansi wilayah oleh Pemerintah Kolonial telah hampir sukses seluruhnya dan politik etis (bertujuan meningkatkan standar hidup penduduk asli) diperkenalkan. Kebijakan baru ini mengimplikasikan dampak lebih langsung kepada penduduk asli yang - antara lain - menyebabkan kedatangan (khususnya) banyak umat Katolik dari Belanda. Dengan lebih banyak sumberdaya manusia dan dukungan keuangan, aktivitas-aktivitas misionaris Katolik bergerak ke wilayah-wilayah baru dan jumlah penduduk asli pengikut ajaran Katolik turut bertambah. Kelompok-kelompok Protestan didukung oleh sejumah organisasi dari wilayah Amerika Utara yang datang ke Hindia Belanda pada pertengahan pertama abad ke-20. Pada umumnya, pendekatan misionaris di koloni Belanda cukup terpecah-percah. Pada tahun 1938, diambil langkah-langkah untuk mendirikan Dewan Kristen Nasional di Hindia Belanda namun Perang Dunia II dan dilanjutkan dengan kemerdekaan Indonesia mengakhiri usaha ini.

Kekristenan di Indonesia Sekarang

Kendati ada sejumlah wilayah di Indonesia yang memiliki masyarat yang jelas mayoritas Kristen (lihat peta di atas), secara keseluruhan, agama Kristen hanya menjadi agama minoritas di Indonesia. Oleh karena itu, umat Kristen memiliki posisi sosial politik yang agak lemah di negara ini dengan pengecualian di beberapa wilayah mayoritas Kristen (di wilayah-wilayah ini umat Muslim terkadang harus menghadapi tindakan-tindakan diskriminatif). Posisi umum yang lemah ini membuat sebagian besar umat Kristen Indonesia menyadari posisinya sebagai minoritas dan karenanya mereka berusaha menjalin hubungan baik dengan umat Muslim. Meskipun begitu, mengenai rasa kebangsaan Indonesia, umat Kristen sama kuatnya dalam kebanggaan nasionalis seperti umat Muslim yang menjadi mayoritas. Umat Kristen juga sangat mendukung penjagaan persatuan Indonesia.

Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak catatan kasus mengenai serangan-serangan kelompok-kelompok radikal Muslim melawan gereja-gereja dan umat Kristen. Hal ini menimbulkan rasa takut di dalam komunitas Kristen Indonesia. Insiden-insiden ini terutama terjadi di pulau Jawa tempat umat Kristen menjadi minoritas. Sayangnya, situasi ini sepertinya akan terus berlanjut. Namun, serangan-serangan ini bisa dijelaskan sebagai ekspresi ketakutan dan frustasi dari para pelakunya karena Indonesia (dianggap oleh para pelaku) telah mengalami proses 'Kristenisasi' setelah masa kemerdekaan. Sebetulnya, akar masalah ini ada di dalam sejarah yang mencatat bahwa kelompok elit Kristen yang cukup besar (yang diperlengkapi dengan pendidikan dan perekonomian yang lebih baik) diperlakukan lebih baik oleh Belanda pada era kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia, kelompok elit Kristen menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam perpolitikan (termasuk di dalam militer) dan perekonomian Indonesia baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Suharto (pada pertengahan awal rezimnya). Alasan utama dari situasi paradoks ini adalah karena umat Kristen - sebagai kelompok minoritas - tidak merupakan ancaman besar. Pada tahun 1950an dan 1960an terjadi pertarungan kekuasaan antara kelompok nasionalis, komunis, dan golongon Islam, sementara waktu Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1966 (dan kelompok komunis dihapuskan), tetap perlu upaya besar dari Pemerintah untuk mengurangi peran politik Islam di dalam masyarakat Indonesia. Di dekade-dekade kekacauan dan ketidakpercayaan, umat Kristen dianggap sebagai sekutu (karena tidak memiliki agenda tersembunyi) dalam menghadapi kekuatan-kekuatan tandingan di dalam masyarakat. Kondisi ini berubah di akhir 1980an dan 1990an ketika tidak hanya kelompok Islam aliran keras yang menolak Pemerintah tetapi juga kelompok Islam moderat mulai mengkritik Pemerintah dan menuntut demokrasi. Untuk meraih lebih banyak dukungan populer, Suharto (seorang Muslim tradisional yang tidak terlalu religius) memutuskan menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih pro-Muslim, termasuk menempatkan lebih banyak orang Islam di posisi pucuk pemerintahan (termasuk di militer). Ini menyebabkan penurunan pengaruh umat Kristen dalam politik nasional.

Di masyarakat Indonesia, umat Muslim dan Kristen hidup dalam keharmonisan sosial. Antara 1997 sampai 2004 (pada saat dan setelah kejatuhan Suharto) sejumlah wilayah di Indonesia diserang oleh insiden-insiden kekerasan mengerikan yang diberi label 'konflik agama'. Namun, salah apabila menganggap konflik-konflik ini hanya masalah agama semata. Kejatuhan Suharto membuka kompetisi sengit untuk mendapatkan kekuasaan-kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial di daerah-daerah Indonesia; dan juga di antara kelompok-kelompok beragama sama. Dikombinasikan dengan pemerintahan pusat yang lemah dan tidak terorganisir (termasuk militer nasional) karena Krisis Keuangan Asia, konflik-konflik ini mendapat kesempatan untuk membesar dan menjadi semakin lama periodenya. Ada juga laporan-laporan yang mengklaim militer Indonesia justru mendorong berlanjutnya konflik-konflik ini untuk menciptakan kekacauan di dalam negeri supaya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan politik.